RADARCIAMIS.COM— Rencana proyek pengolahan sampah modern terbesar di dunia senilai Rp80 triliun yang digagas Danantara bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional menghadirkan harapan baru bagi daerah dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.
Namun di Tasikmalaya, persoalan klasik pengelolaan sampah masih berkutat pada keterbatasan lahan, minimnya armada pengangkut, hingga volume sampah harian yang dinilai belum memenuhi syarat untuk masuk dalam proyek strategis nasional tersebut.
Pelaksana Harian Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengakui bahwa Kota Tasikmalaya akan sulit jika harus menjalankan proyek pengolahan sampah berbasis energi atau pembangkit listrik secara mandiri.
Menurut Diky, produksi sampah Kota Tasikmalaya yang masih berada di kisaran 300 ton per hari belum memenuhi syarat minimal proyek, yakni mencapai 1.000 ton per hari.
BACA JUGA: Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya Soroti Disfungsi Trotoar yang Mengganggu Pejalan Kaki
Selain itu, keterbatasan lahan juga menjadi tantangan besar apabila pengelolaan dilakukan sendiri.
Karena itu, Pemkot Tasikmalaya mulai melihat opsi kerja sama regional bersama Kabupaten Tasikmalaya maupun Kabupaten Ciamis sebagai solusi yang lebih realistis.
“Kalau Kota Tasik sendiri agak sulit mencari lokasinya. Produksi sampah kita juga belum sampai 1.000 ton per hari. Jadi kemungkinan memang harus regional,” ujar Diky Candra didampingi Plh Sekda Hanafi, Selasa (19/5/2026).
Diky menjelaskan, konsep pengelolaan sampah lintas daerah tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam beberapa pekan mendatang.
Ia menegaskan, pola kerja sama yang dibangun bukan berarti menyerahkan persoalan sampah kepada daerah lain, melainkan bentuk kolaborasi pengelolaan terpadu demi mencari solusi bersama atas persoalan keterbatasan lahan dan tingginya biaya operasional.
“Bukan menyerahkan, tapi mempercayakan pengelolaan secara kolaboratif. Karena kita juga bingung mencari lahannya kalau harus sendiri,” kata dia.
Menurutnya, sistem pengelolaan sampah regional seperti yang diterapkan di kawasan Cirebon Raya bisa menjadi contoh bagi wilayah Priangan Timur.
Dengan sistem terintegrasi, biaya operasional dinilai lebih efisien dibanding masing-masing daerah harus mengelola sendiri sambil terus memindahkan sampah dari satu titik ke titik lainnya.
Jika kerja sama regional tersebut terealisasi, Pemkot Tasikmalaya disebut akan memfokuskan perannya pada penguatan sektor transportasi dan armada pengangkut sampah menuju lokasi pengolahan terpadu.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya, Fery Arif Maulana, menjelaskan bahwa teknologi pengolahan sampah menjadi energi masih belum memungkinkan diterapkan di Kota Tasikmalaya dalam waktu dekat.
Fery menyebut proyek pembangkit listrik tenaga sampah mensyaratkan minimal produksi sampah mencapai 1.000 ton per hari. Sementara volume sampah Kota Tasikmalaya saat ini baru sekitar 300 ton per hari.
Menurutnya, peluang agar Kota Tasikmalaya bisa ikut terlibat dalam proyek tersebut hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi regional bersama daerah lain di Priangan Timur.
Di sisi lain, persoalan armada pengangkut sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Saat ini, DLH Kota Tasikmalaya hanya mengandalkan sekitar 42 unit kendaraan untuk melayani 10 kecamatan.
Meski begitu, DLH mengklaim pelayanan pengangkutan sampah harian tetap berjalan dengan memaksimalkan armada yang tersedia.
Selain fokus pada pengangkutan, DLH juga mulai mendorong pengurangan sampah dari sumber melalui penguatan program bank sampah, TPS3R, pengolahan kompos organik, hingga pemanfaatan eco enzyme.
Sementara itu, Pemerhati Masalah Sosial Kota Tasikmalaya, Ade Ruhimat, menilai pola pengelolaan sampah saat ini masih terjebak pada pola lama, yakni sekadar memindahkan sampah ke tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan yang optimal.
Ade menilai kondisi tersebut membuat beban TPA terus meningkat karena sampah sejatinya tidak benar-benar selesai ditangani, melainkan hanya berpindah lokasi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah segera membentuk tim khusus guna membuka akses bantuan dari pemerintah pusat sekaligus mempercepat kolaborasi regional agar peluang proyek pengolahan sampah modern tidak berhenti sebatas wacana ketika persoalan sampah kembali ramai diperbincangkan publik.
