RADARCIAMIS.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengambil langkah besar dengan menaikkan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Indonesia.
Masih dalam kebijakan yang sama, dilansir dari laman Infopublik.id, pemerintah menegaskan bahwa lonjakan program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa lonjakan kuota ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengikis angka kemiskinan di berbagai wilayah.
“Tahun lalu jumlah penerima BSPS sekitar 45.000 unit. Tahun ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Kami memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan alokasi program ini dengan kuota minimal 200 unit untuk setiap daerah,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut, di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Pemerataan Hunian Layak hingga Daerah
Kebijakan BSPS tahun ini diarahkan agar tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah secara lebih merata.
Dengan skema minimal 200 unit per kabupaten/kota, pemerintah berharap pemerataan rumah layak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang kini mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Provinsi Jawa Tengah tercatat menjadi daerah dengan penyaluran KUR Perumahan tertinggi di Indonesia sebagai bukti efektivitas kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah daerah diminta lebih aktif dalam mempermudah akses pembiayaan serta mendukung pembangunan rumah subsidi, rumah susun, dan penataan kawasan kumuh di wilayah masing-masing.
Dukungan lintas sektor juga terus diperkuat, termasuk dorongan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan tata kelola serta data program berjalan tepat sasaran.
