RADARCIAMIS.COM – Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi mengenai larangan penggunaan Pertalite bagi merek kendaraan tertentu mulai 1 Juni 2026 tidak benar.
Informasi tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial dan sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Pertamina memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan atau kapasitas mesin tertentu.
Dalam keterangan tertutulisnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan kabar yang beredar dipastikan hoaks.
BACA JUGA: Ini Cara Mudah Cek Arah Kiblat dari Rumah, Matahari Tepat di Atas Ka’bah 27-28 Mei 2026
Menurutnya, pemerintah maupun regulator belum mengeluarkan aturan mengenai larangan pembelian Pertalite untuk kendaraan tertentu mulai Juni 2026.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Distribusi Pertalite Tetap Normal
Pertamina Patra Niaga menegaskan penyaluran Pertalite saat ini masih berjalan normal di seluruh wilayah.
Perusahaan juga menyebut program Subsidi Tepat berbeda dengan informasi viral yang menyebut adanya daftar kendaraan dilarang membeli BBM subsidi.
Program tersebut dilakukan untuk mendukung distribusi energi agar lebih tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah.
Pertamina Ikuti Kebijakan Resmi Pemerintah
Roberth menjelaskan Pertamina Patra Niaga menjalankan tugas distribusi energi sesuai mandat pemerintah.
BACA JUGA: Warning!! Dedi Mulyadi Ancam Copot Kepala Sekolah yang Menyimpang di SPMB Jabar 2026
Karena itu, setiap kebijakan terkait BBM subsidi akan mengikuti keputusan resmi pemerintah dan regulator.
Hingga kini, belum ada aturan mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan jenis merek kendaraan maupun kapasitas mesin.
Masyarakat Diminta Cek Informasi dari Sumber Resmi
Pertamina mengimbau masyarakat selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum menyebarkannya kembali.
Langkah itu dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks di ruang digital.
Masyarakat juga diminta lebih teliti agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum memiliki kepastian kebenaran.
