RADARCIAMIS.COM — Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Karangnunggal (AMKAR) di Ruang Serba Guna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Karangnunggal untuk mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam merealisasikan sejumlah program strategis yang selama ini masih sebatas wacana.
Tiga isu utama menjadi sorotan dalam audiensi tersebut yakni soal kepastian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Karangnunggal, rencana pembangunan Sekolah Rakyat, hingga pengembangan perguruan tinggi di wilayah Tasikmalaya Selatan.
Perwakilan AMKAR, Asep Bahtiar, mengungkapkan bahwa masyarakat ingin mendapatkan kepastian terkait lokasi pembangunan RSUD yang selama ini memunculkan berbagai spekulasi di publik.
Dari hasil audiensi bersama Komisi IV DPRD, AMKAR memperoleh penjelasan bahwa pembangunan RSUD tetap direncanakan berada di Kecamatan Karangnunggal, tepatnya di Desa Karangmekar.
Lokasi tersebut disebut masih sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan terbaru dari Dinas Kesehatan.
Asep Bahtiar menegaskan isu yang menyebut pembangunan RSUD akan dialihkan ke Kecamatan Bantarkalong maupun Cipatujah dinilai tidak benar.
“Dari hasil audiensi dengan Komisi IV intinya bahwa titik lokasi pembangunan RSUD tetap di Karangnunggal tepatnya di Desa Karangmekar. Jadi tetap sesuai Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan tetap di Karangnunggal,” tegas Asep.
Menurutnya, masyarakat Karangnunggal tetap meminta pemerintah menjalankan pembangunan sesuai rencana awal dan hasil FS terbaru.
“Komisi IV membenarkan bahwa pembangunan RSUD tetap di Kecamatan Karangnunggal sesuai perencanaan dan FS terbaru dari dinas kesehatan,” terang dia.
Sekolar Rakyat di Tasela
Selain membahas RSUD, audiensi juga menyinggung program Sekolah Rakyat (SR).
Berdasarkan penjelasan Komisi IV, pembangunan Sekolah Rakyat dipastikan tidak jadi dilaksanakan di Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal.
Program tersebut disebut dialihkan ke Desa Tobongjaya, Kecamatan Cipatujah, setelah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan lahan di wilayah tersebut.
Sementara itu, terkait rencana pembangunan perguruan tinggi di Karangnunggal, AMKAR menilai hingga saat ini belum terlihat progres nyata.
Padahal, masyarakat berharap keberadaan perguruan tinggi dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung rencana pembentukan daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan (Tasela).
AMKAR pun meminta program-program strategis pemerintah daerah tidak berhenti sebatas perencanaan di atas kertas.
“Harapannya program strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini ke depan tidak hanya sekedar perencanaan tetapi harus ada follow up dan tindak lanjut serta eksekusinya. Ada tindak lanjut lebih tentang penyediaan lahannya,” ujarnya.
Mereka mendorong adanya langkah konkret berupa tindak lanjut, kepastian penyediaan lahan, hingga realisasi pembangunan di lapangan.
Gerakan masyarakat tersebut menjadi sinyal meningkatnya kesadaran publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Warga mulai aktif menuntut akuntabilitas agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, membenarkan bahwa berdasarkan dokumen perencanaan dan studi kelayakan terbaru, pembangunan RSUD memang tetap dirancang berada di Kecamatan Karangnunggal.
Ia menjelaskan, titik koordinat pembangunan rumah sakit berada di Desa Karangmekar, tepat di kawasan calon ibu kota daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan.
“Bahkan dalam studi kelayakan atau FS-nya yang terbaru dari dinas kesehatan untuk titik koordinatnya di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal di area lokasi calon ibu kota DOB Tasikmalaya Selatan (Tasela),” kata Asep Saepuloh.
Asep Saepuloh juga menyoroti perlunya sinkronisasi informasi terkait pernyataan mengenai pembangunan fasilitas kesehatan di Kecamatan Cipatujah.
Menurutnya, lahan milik pemerintah daerah di Desa Tobongjaya yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan klinik kesehatan, bukan rumah sakit.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat agar tidak memunculkan persepsi berbeda terkait pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah selatan Tasikmalaya.
“Jadi hemat kami adalah pengembangan dari Unpad khususnya untuk pembangunan klinik kesihatan, jadi bukan rumah sakit. Nah ini yang harus disinkronkan dan disampaikan kepada masyarakat,” ungkap Asep Saepuloh.
Terkait Sekolah Rakyat, Asep Saepuloh mengakui lokasi pembangunan memang dipindahkan ke Desa Tobongjaya, Kecamatan Cipatujah.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih terbuka menyampaikan perubahan lokasi tersebut kepada masyarakat Karangnunggal.
“Seharusnya pemerintah daerah memberitahukan kepada masyarakat soal pemindahan lokasi Sekolah Rakyat ini ke masyarakat,” paparnya.
Sementara mengenai pengembangan perguruan tinggi, ia menjelaskan hal tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah secara langsung, melainkan berada di ranah pihak swasta maupun institusi pendidikan tinggi.
Meski demikian, pemerintah daerah disebut memiliki keinginan agar pengembangan perguruan tinggi bisa hadir di Kabupaten Tasikmalaya melalui kerja sama dengan sejumlah kampus besar seperti Universitas Siliwangi, Universitas Padjadjaran, maupun Universitas Pendidikan Indonesia.
“Jadi bukan kewenangan daerah untuk perguruan tinggi itu. Namun ada itikad dari daerah supaya ada pengembangan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya seperti ada Unsil, Unpad dan UPI,” ujar Asep Saepuloh.
Asep Saepuloh menilai langkah berikutnya tinggal menunggu keseriusan pemerintah daerah dalam membuka peluang dan memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya agar rencana tersebut memiliki kejelasan arah dan realisasi.
“Jadi tinggal pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara serius menggarapnya agar ada kejelasan,” kata Asep Saepuloh lagi. (diki setiawan)
 di Ruang Serba Guna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (22/5/2026).){kind=link}