RADARCIAMIS.COM – Komunitas Ruang Intelektual Pemuda (RIP) Pangandaran mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Upaya tersebut dinilai penting, tidak hanya untuk mendukung tata kelola anggaran yang lebih baik namun membantu ASN mengatur keuangan pribadi secara sehat.
Dorongan itu disampaikan RIP melalui surat kepada Pemkab Pangandaran yang dipimpin Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami.
Komunitas tersebut menilai penguatan literasi finansial dapat menjadi bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Dalam keterangannya kepada Radartasik.id, pegiat RIP Pangandaran Tatang Sutisna, menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan bentuk kontribusi pemikiran guna memperkuat pengelolaan keuangan ASN.
Menurut dia, kemampuan mengatur keuangan secara baik dapat menunjang profesionalitas dan meningkatkan fokus kerja aparatur.
Dia menuturkan persoalan finansial sebaiknya dipandang sebagai ruang pembinaan dan penguatan kapasitas, bukan hanya persoalan individu semata.
Dengan kondisi keuangan yang sehat, ASN dinilai bisa bekerja lebih optimal dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
RIP Pangandaran juga menyoroti tantangan pengelolaan keuangan masyarakat yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun regional.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya diimbangi perilaku finansial yang sehat.
Selain itu, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal masih menemukan maraknya praktik pinjaman online ilegal.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat aktivitas judi online masih menjadi persoalan serius dengan jutaan konten yang telah ditangani dalam beberapa tahun terakhir.
Tatang menegaskan pihaknya tidak menggeneralisasi kondisi di lingkungan ASN.
Namun, fenomena tersebut dinilai menjadi peringatan bersama terkait risiko tekanan finansial akibat pinjaman yang tidak terkelola maupun aktivitas spekulatif seperti judi online.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons melalui pendekatan yang lebih sistematis, edukatif, dan preventif agar tidak memengaruhi kinerja serta integritas aparatur.
Dia berharap langkah berbasis edukasi dan data dapat memperkuat profesionalitas ASN sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
